Rasuna Said, Landmark Baru di Jantung Jakarta

Jakarta kembali menghadirkan wajah baru ruang publik melalui penataan Jalan HR Rasuna Said di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kawasan yang selama bertahun-tahun identik dengan deretan tiang monorel mangkrak kini tampil lebih terbuka, rapi, dan nyaman bagi masyarakat.

Peresmian penataan kawasan ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Minggu (21/6). Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyebut bahwa kawasan HR Rasuna Said yang telah ditata ulang berpotensi menjadi landmark baru Jakarta sekaligus simbol transformasi ruang kota yang lebih modern dan berkelanjutan.

Penataan sepanjang 3,8 kilometer ini dilakukan melalui pembongkaran 109 tiang monorel yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari lanskap kawasan. Proses pembongkaran tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu satu bulan sebelum dilanjutkan dengan penataan jalan dan ruang publik di sekitarnya.

Menurut Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, kawasan yang sebelumnya memiliki perbedaan elevasi antara jalur cepat dan jalur lambat kini telah ditata menjadi lebih luas dan rata. Selain itu, berbagai fasilitas pendukung juga dihadirkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, mulai dari trotoar yang lebih baik, bangku publik, utilitas yang lebih tertata, hingga ruang pejalan kaki yang lebih aman dan mudah diakses.

Mendorong Aktivitas Kota yang Ramah Lingkungan

Peresmian kawasan juga ditandai dengan diaktifkannya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) setiap akhir pekan di koridor HR Rasuna Said. Kehadiran CFD di kawasan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak berjalan kaki, berolahraga, serta memanfaatkan ruang publik sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat dan aktif.

Halte Setiabudi Integritas sebagai Simbol Kota Berintegritas

Selain penataan fisik kawasan, peresmian ini juga menghadirkan penguatan nilai integritas di ruang publik melalui penamaan Halte Gedung KPK menjadi Halte Setiabudi Integritas. Penamaan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya menghadirkan pesan antikorupsi dan budaya integritas di ruang publik yang strategis.

Menariknya, pengembangan Halte Setiabudi Integritas dilakukan melalui skema creative financing dan naming rights. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa pembiayaan halte tidak berasal dari APBD, melainkan dari hak penamaan dan pemanfaatan ruang iklan. Skema ini menjadi salah satu contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dapat mendukung pembangunan kota secara inovatif tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah.

Lebih dari sekadar penataan kawasan, transformasi Jalan HR Rasuna Said menunjukkan bagaimana pembangunan kota dapat berjalan beriringan dengan penguatan kualitas ruang publik, mobilitas berkelanjutan, dan nilai-nilai integritas. Kehadiran ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki, dukungan terhadap transportasi publik, serta pemanfaatan skema kolaboratif dalam pembangunan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai keberlanjutan dan tata kelola yang baik.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih berkelanjutan, terhubung, dan berintegritas, selaras dengan SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) dan SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).