What is Goals Indicators?
Metadata indicators for the Sustainable Development Goals (SDGs) provide detailed descriptions and methodologies that guide the collection, analysis, and interpretation of data for each specific SDG target. These indicators serve as benchmarks to measure progress across all 17 SDGs, enabling countries and organizations to assess their contributions to global sustainability efforts. By defining precise measurement criteria, metadata indicators help ensure consistency and comparability of data across different regions and timeframes.
Covering a wide range of economic, social, and environmental aspects, metadata indicators address complex issues such as poverty, education, gender equality, climate action, and life below water, among others. Each indicator is supported by standardized definitions, data sources, calculation methods, and periodic updates to reflect the evolving global landscape. Together, these indicators form the backbone of the monitoring and reporting process for the SDGs, helping policymakers, researchers, and civil society to track progress, identify gaps, and drive targeted actions toward achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development.
What is Goals Indicators?
Tujuan 1
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 1.2.2* | 1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar |
| 1.2.2* | 2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi |
| 1.2.2* | 3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan |
| 1.2.2* | 5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah |
| 1.2.2* | DTKTE |
| 1.2.2* | 7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah. |
| 1.2.2* | 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama |
| 1.2.2* | 9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2. |
| 1.2.2* | 10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg |
| 1.2.2* | 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. |
| 1.2.2* | 14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. |
| 1.4.1* | 1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum |
| 1.4.1* | 2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi |
| 1.4.1* | 4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar |
| 1.4.2* | (Laki-Laki) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. |
| 1.4.2* | 1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik |
| 1.4.2* | "2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak " |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global. |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.4* | Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana |
Tujuan 2
| 2.1.1* | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). |
| 2.2.1* | Prevalensi stunting (pendekan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (FIES) |
| 2.2.2* | Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe |
| 2.2.2.(a) | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). |
| 2.2.3* | Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. |
| 2.3.1* | Volume produksi per tenaga kerja menurut usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan |
| 2.3.1.(a) | Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan. |
| 2.3.2* | Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor. |
| 2.a.1* | Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah. |
| 2.c.1* | Indikator anomali harga pangan. |
| 2.5.1* | Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah. |
Tujuan 3
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI) / Jumlah Kasus Kematian Ibu |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria |
| 3.3.4* | Kementerian Kesehatan: Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (Riskesdas) |
| 3.3.5.(a) | Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Kusta. |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun. |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. |
| 3.5.1.(a) | Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis |
| 3.5.1.(a) | Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis |
| 3.7.1* | Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR) |
| 3.7.1* | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) |
| 3.7.2* | Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama |
| 3.7.2.(a) | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR)/TFR) per WUS usia 15-49 tahun |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). |
| 3.b.1* | Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan |
| 3.b.3* | Kementerian Kesehatan: Laporan rutin Farmalkes |
| 3.c.1* | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar |
| 3.c.1* | Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya |
Tujuan 4
| 4.1.1(a) | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:(ii) matematika |
| 4.1.1(a) | Proporsi anak-anak dan remaja: (b) di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:(i) membaca |
| 4.1.1(a) | Proporsi anak-anak dan remaja: (b) di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:(ii) matematika |
| 4.1.1(a) | Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:(iii) sains |
| 4.1.2* | Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat (a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/sederajat |
| 4.1.2* | Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat (c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/sederajat |
| 4.1.2.(a) | Angka anak tidak sekolah jenjang: SD/sederajat |
| 4.1.2.(a) | Angka anak tidak sekolah jenjang: SMP/sederajat |
| 4.1.2.(a) | Angka anak tidak sekolah jenjang: SMA/sederajat |
| 4.2.2* | Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin |
| 4.2.1* | Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin |
| 4.3.1* | Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. (1) usia 15-24 tahun |
| 4.3.1* | Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. (2) usia 15-59 tahun |
| 4.4.1.(a) | Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (1) usia 15-24 tahun |
| 4.4.1.(a) | Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (2) usia 15-59 tahun |
| 4.5.1* | (i.a) Rasio APM-SD Perempuan/Laki-laki |
| 4.5.1* | (i.c) Rasio APM-SD Kuintil Terendah/ Kuintil Tertinggi |
| 4.5.1* | (i.d) Rasio APM-SD Disabilitas / Tanpa Disabilitas |
| 4.5.1* | (ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat: SMP/Sederajat |
| 4.5.1* | (ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat: SMA/SMK/ Sederajat |
| 4.5.1* | (ii) Rasio APK Kuintil Terendah / Kuintil Tertinggi pada tingkat: SMP/Sederajat |
| 4.5.1* | (ii) Rasio APK Kuintil Terendah / Kuintil Tertinggi pada tingkat: SMA/SMK/Sederajat |
| 4.5.1* | (ii) Rasio APK Disabilitas/Tanpa Disabilitas pada tingkat: SMP/Sederajat |
| 4.5.1* | (ii) Rasio APK Disabilitas/Tanpa Disabilitas pada tingkat: SMA/SMK/ Sederajat |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (1) SD |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (2) SMP |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (3) SMA dan SMK |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (4) SLB |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (b) internet untuk tujuan pengajaran (1) SD |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (c) komputer untuk tujuan pengajaran (2) SMP |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (b) internet untuk tujuan pengajaran (2) SMP |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (b) internet untuk tujuan pengajaran (3) SMA |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (b) internet untuk tujuan pengajaran (4) SMK |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (c) komputer untuk tujuan pengajaran (3) SMA dan SMK |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (c) komputer untuk tujuan pengajaran (4) SLB |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak, (1) SD |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak, (2) SMP |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak, (3) SMA dan SMK |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak, (4) SLB |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (1) SD |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (2) SMP |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (3) SMA dan SMK |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (4) SLB |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) (1) SD |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) (2) SMP |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) (3) SMA dan SMK |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) (4) SLB |
| 4.a.1.(a) | Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir. |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik (i) PAUD |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik (ii) SD |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik (iii) SMP |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik (iv) SMA |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik (v) SMK |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (i) PAUD |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ii) SD |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (iii) SMP |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (iv) SMA |
| 4.c.1 | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (v) SMK |
Tujuan 5
| 5.3.1 | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun. |
| 5.5.1 | (b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota) |
| 5.5.2* | (a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur |
| 5.5.2* | (a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota |
| 5.5.2* | (a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan Eselon II |
| 5.5.2* | (a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan (b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan publik atau swasta |
| 5.6.1* | (1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS) |
| 5.6.1* | (2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS) |
| 5.6.2* | Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. |
| 5.a.1* | (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; |
| 5.a.1* | (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan. |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. % total |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. % perempuan |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. % laki-laki |
Tujuan 6
| 6.1.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun: a. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun: b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun: c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun: d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T |
| 6.2.1* | Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun: e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja |
| 6.6.1* | Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu: Indeks Kualitas Lahan |
Tujuan 7
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita |
| 7.1.2.(b) | Rasio penggunaan gas rumah tangga |
Tujuan 8
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDRB per kapita |
| 8.1.1.(a) | PDRB per kapita |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun. |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Laki-Laki |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Perempuan |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin: Pertanian |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin :Manufaktur |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin :Jasa-Jasa |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur: Laki-Laki |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur: Perempuan |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur:Usia 15-24 |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur:Usia 25+ |
| 8.5.2.(a)* | Persentase setengah pengangguran |
| 8.7.1.(a) | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). |
| 8.7.1.(a) | "Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur" |
| 8.7.1.(a) | "Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur : Laki-Laki" |
| 8.7.1.(a) | "Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur: Perempuan" |
| 8.7.1.(a) | "Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur: Usia 10-24 |
| 8.7.1.(a) | "Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur: Usia 13-14 |
| 8.7.1.(a) | "Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur: Usia 15-17 |
| 8.10.1* | Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara |
| 8.10.1* | Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa |
| 8.10.2* | Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa |
Tujuan 9
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi: Jumlah Penumpang: i. kendaraan penumpang (berbasis jalan) |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:ii. kereta api (berbasis rel) |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:iii. pesawat |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:iv. kapal |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang: i. kereta api |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang:ii. pesawat |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang:iii. kapal |
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara |
| 9.1.2.(b) | Jumlah pelabuhan penyeberangan |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB |
| 9.1.2.(c) | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur |
Tujuan 10
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi: Jumlah Penumpang: i. kendaraan penumpang (berbasis jalan) |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:ii. kereta api (berbasis rel) |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:iii. pesawat |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:iv. kapal |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang: i. kereta api |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang:ii. pesawat |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang:iii. kapal |
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara |
| 9.1.2.(b) | Jumlah pelabuhan penyeberangan |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB |
| 9.1.2.(c) | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur |
Tujuan 11
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi: Jumlah Penumpang: i. kendaraan penumpang (berbasis jalan) |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:ii. kereta api (berbasis rel) |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:iii. pesawat |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi. Jumlah Penumpang:iv. kapal |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang: i. kereta api |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang:ii. pesawat |
| 9.1.2* | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.Jumlah Barang:iii. kapal |
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara |
| 9.1.2.(b) | Jumlah pelabuhan penyeberangan |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB |
| 9.1.2.(c) | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur |
Tujuan 12
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 1.2.2* | 1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar |
| 1.2.2* | 2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi |
| 1.2.2* | 3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan |
| 1.2.2* | 5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah |
| 1.2.2* | DTKTE |
| 1.2.2* | 7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah. |
| 1.2.2* | 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama |
| 1.2.2* | 9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2. |
| 1.2.2* | 10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg |
| 1.2.2* | 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. |
| 1.2.2* | 14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. |
| 1.4.1* | 1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum |
| 1.4.1* | 2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi |
| 1.4.1* | 4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar |
| 1.4.2* | (Laki-Laki) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. |
| 1.4.2* | 1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik |
| 1.4.2* | "2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak " |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global. |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.4* | Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana |
Tujuan 13
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 1.2.2* | 1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar |
| 1.2.2* | 2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi |
| 1.2.2* | 3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan |
| 1.2.2* | 5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah |
| 1.2.2* | DTKTE |
| 1.2.2* | 7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah. |
| 1.2.2* | 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama |
| 1.2.2* | 9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2. |
| 1.2.2* | 10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg |
| 1.2.2* | 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. |
| 1.2.2* | 14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. |
| 1.4.1* | 1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum |
| 1.4.1* | 2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi |
| 1.4.1* | 4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar |
| 1.4.2* | (Laki-Laki) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. |
| 1.4.2* | 1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik |
| 1.4.2* | "2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak " |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global. |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.4* | Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana |
Tujuan 14
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 1.2.2* | 1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar |
| 1.2.2* | 2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi |
| 1.2.2* | 3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan |
| 1.2.2* | 5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah |
| 1.2.2* | DTKTE |
| 1.2.2* | 7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah. |
| 1.2.2* | 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama |
| 1.2.2* | 9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2. |
| 1.2.2* | 10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg |
| 1.2.2* | 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. |
| 1.2.2* | 14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. |
| 1.4.1* | 1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum |
| 1.4.1* | 2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi |
| 1.4.1* | 4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar |
| 1.4.2* | (Laki-Laki) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. |
| 1.4.2* | 1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik |
| 1.4.2* | "2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak " |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global. |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.4* | Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana |
Tujuan 15
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 1.2.2* | 1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar |
| 1.2.2* | 2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi |
| 1.2.2* | 3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan |
| 1.2.2* | 5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah |
| 1.2.2* | DTKTE |
| 1.2.2* | 7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah. |
| 1.2.2* | 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama |
| 1.2.2* | 9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2. |
| 1.2.2* | 10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg |
| 1.2.2* | 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. |
| 1.2.2* | 14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. |
| 1.4.1* | 1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum |
| 1.4.1* | 2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi |
| 1.4.1* | 4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar |
| 1.4.2* | (Laki-Laki) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. |
| 1.4.2* | 1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik |
| 1.4.2* | "2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak " |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global. |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.4* | Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana |
Tujuan 16
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 1.2.2* | 1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar |
| 1.2.2* | 2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi |
| 1.2.2* | 3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan |
| 1.2.2* | 5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah |
| 1.2.2* | DTKTE |
| 1.2.2* | 7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah. |
| 1.2.2* | 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama |
| 1.2.2* | 9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2. |
| 1.2.2* | 10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg |
| 1.2.2* | 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. |
| 1.2.2* | 14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. |
| 1.4.1* | 1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum |
| 1.4.1* | 2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi |
| 1.4.1* | 4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar |
| 1.4.2* | (Laki-Laki) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. |
| 1.4.2* | 1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik |
| 1.4.2* | "2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak " |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global. |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.4* | Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana |
Tujuan 17
| 1.1.1* | Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari) |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. |
| 1.2.2* | 1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar |
| 1.2.2* | 2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi |
| 1.2.2* | 3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan |
| 1.2.2* | 5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah |
| 1.2.2* | DTKTE |
| 1.2.2* | 7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah. |
| 1.2.2* | 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama |
| 1.2.2* | 9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2. |
| 1.2.2* | 10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg |
| 1.2.2* | 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil. |
| 1.2.2* | 14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu. |
| 1.3.1.(a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. |
| 1.3.1* | Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. |
| 1.4.1* | Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. |
| 1.4.1* | 1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum |
| 1.4.1* | 2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi |
| 1.4.1* | 4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar |
| 1.4.2* | (Laki-Laki) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. |
| 1.4.2* | 1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik |
| 1.4.2* | "2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak " |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. |
| 1.5.2* | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global. |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.3* | Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 |
| 1.5.4* | Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana |