Opini

Vaksinasi Kunci Pemulihan Pariwisata di Jakarta

Abra Talattov

Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi - Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta


Setahun lebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia masih memberi tekanan yang luar biasa besar terhadap kehidupan masyarakat. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terpukul akibat dampak pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, sektor pariwisata memberi sumbangan yang berarti terhadap perekonomian Ibu Kota Negara, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap penerimaan daerah dan pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.  Namun, pandemi COVID-19 telah menekan sektor pariwisata di Jakarta yang tercermin dari anjloknya jumlah wisatawan, baik wisatawan domestik terlebih lagi wisatawan mancanegara.

 

Pada masa awal melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dampaknya langsung dirasakan oleh sektor pariwisata. Demi menekan penyebaran kasus COVID-19, pemerintah terpaksa membatasi mobilitas masyarakat baik untuk urusan pekerjaan, pendidikan, dan terlebih lagi kegiatan pariwisata. Berbagai tempat wisata di Jakarta pun terpaksa ditutup sehingga ketika itu dampaknya langsung dirasakan oleh pekerja di sektor pariwisata.  

 

Sebagai gambaran betapa dahsyatnya dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Jakarta terlihat dari merosotnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke DKI Jakarta yang sebelum pandemi pada tahun 2019 bisa menembus 41,6 juta orang setahun, kemudian jumlahnya terjun bebas pada tahun 2020 hingga hanya sebesar 6,1 juta orang. Begitupun dengan jumlah wisatawan mancanegara yang sempat menyentuh 2,4 juta orang pada tahun 2019, akhirnya sepanjang tahun 2020 menyusut menjadi hanya 39 ribu wisatawan asing. Kondisi tersebut menunjukkan secara nyata betapa besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas pariwisata di DKI Jakarta.

 

Situasi lain yang juga menggambarkan tekanan pada sektor pariwisata yaitu rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau tingkat okupansi hotel berbintang di DKI Jakarta. Biasanya sebelum masa pandemi, tingkat okupansi hotel berbintang di DKI Jakarta selalu di atas 60%, bahkan pada hotel bintang 3 pernah mencapai TPK tertinggi hingga 78% ditahun 2018. Namun, setelah terjadi pandemi, tingkat okupansi hotel berbintang di DKI Jakarta pun mayoritas rontok hingga ke level 39,3% sepanjang tahun 2020.

 

Akibat menyusutnya jumlah wisatawan dan tingkat okupansi hotel di Jakarta selama masa pandemi, dampak selanjutnya bertransmisi ke sisi penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata. Beberapa komponen PAD yang berasal dari sektor pariwisata seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan mengalami penurunan drastis hingga 53,42% dari sebesar Rp6,24 triliun pada tahun 2019 menjadi hanya Rp2,9 triliun pada tahun 2020. Penurunan PAD pada sektor pariwisata tersebut juga sejalan dengan menipisnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB DKI Jakarta dari 4,81% pada tahun 2019 menjadi 4,13% pada tahun 2020.

 

Pemulihan Sektor Pariwisata

 

Dalam merespon dampak pandemi terhadap sektor pariwisata di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun melakukan beberapa langkah penyelamatan sektor pariwisata misalnya dengan memperpanjang masa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari awalnya 30 September 2020 menjadi 31 Oktober 2020 tanpa dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan relaksasi berupa pembebasan sanksi administrasi retribusi daerah bagi warga yang terdampak kebijakan PSBB, termasuk pelaku usaha di sektor pariwisata.

 

Upaya lain yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung keberlangsungan operasional hotel di Jakarta yaitu dengan menyediakan fasilitas hotel khusus tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Dengan syarat dan rujukan dari Puskesmas, pasien COVID-19 tanpa gejala dapat melakukan karantina di hotel yang telah ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta. Layanan isolasi di hotel itu pun tersedia gratis bagi pasien COVID-19 tanpa gejala dengan syarat rujukan dari Puskesmas.

 

Kemudian untuk tetap mempertahankan kelangsungan bisnis sektor pariwisata, Pemerintah pun menerapkan standar protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE (Clean, Healthy, Safety, dan Environment) sebagai jalan tengah untuk dapat mendukung sektor pariwisata namun tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat. Sertifikasi CHSE merupakan bentuk afirmasi dari Pemerintah berupa jaminan bahwa suatu unit usaha di sektor pariwisata telah memenuhi standar kesehatan, kebersihan, keselamatan dan kelestarian lingkungan sehingga dapat memulihkan kepercayaan wisatawan untuk tetap berwisata ke berbagai destinasi wisata.

 

Di sisi lain, selain mendorong ketaatan pelaku usaha sektor pariwisata untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan implementasi CHSE, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkejaran dengan waktu untuk mempercepat proses vaksinasi bagi warga DKI Jakarta. Tidak bisa dipungkiri bahwa program vaksinasi akhirnya menjadi kunci utama untuk mendukung pemulihan ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengejar target vaksinasi hingga 100 ribu vaksinasi per hari sehingga ditargetkan bisa menjangkau seluruh orang dewasa di Jakarta pada akhir Agustus 2021. Hingga 16 Juni 2021 jumlah warga di Jakarta yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama mencapai 3.041.573 orang, sedangkan orang  yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua sebanyak 1.871.327 orang.

 

Harapan agar sektor pariwisata di Jakarta kembali pulih tentu sangat dipengaruhi juga oleh keberhasilan program vaksinasi yang pada gilirannya dapat menciptakan herd immunity dan meningkatkan kepercayaan dan rasa aman publik untuk kembali berwisata di Ibu Kota.  Namun demikian, target untuk mengejar herd immunity juga tidak mudah mengingat masih adanya resistensi warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Kondisi ini terkonfirmasi juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Lab Intervensi Sosial dan Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) dan Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU) Singapura yang dilakukan pada 30 April-15 Mei 2021 kepada 47.505 responden. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sepertiga responden ternyata masih memiliki kekhwatiran terhadap vaksin COVID-19, baik dari aspek kehalalan, kemanjuran, dan kejadian ikutan pascavaksinasi. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk mendukung akselerasi program vaksinasi  di Jakarta khususnya.

 

Share this Post: