Opini

Memutus Rantai Kekerasan di Ruang Publik

Yahya Zakaria

Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta

 

 

Sebagai ibu kota dengan kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa/km² (Discukcapil, 2019) titik-titik simpul interaksi banyak orang, seperti transportasi publik, halte, taman hingga perkantoran menjadi penting untuk dijamin keamanannya. Sebagai ruang publik, seluruh kelompok masyarakat, tak terkecuali kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas dan anak berhak atas rasa aman selama memanfaatkan ruang-ruang tersebut. Namun tantangannya, kekerasan masih menghantui ruang-ruang publik di Provinsi DKI Jakarta.

 

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dalam survey tahun 2019 menemukan 3 dari 5 perempuan pernah mengalami kekerasan di ruang publik. Dari jumlah 38.766 responden perempuan, sekitar 24.410 responden (64%) pernah mengalami pelecehan seksual di jalan umum, transportasi publik (termasuk halte), hingga sekolah/kampus. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain bahkan menerima perlakuan kekerasan (pelecehan) lebih tinggi.

 

Meski responden survey berasal dari berbagai provinsi, temuan tersebut dapat menjadi gambaran bagi Provinsi DKI Jakarta, mengingat mobilitas jutaan warga bergantung pada layanan kereta rel listrik (KRL) Commuterline dan bus Transjakarta. Bayangkan, pada tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) Transjakarta pernah mencatat rekor satu juta penumpang per hari. Tak jauh berbeda, jumlah penumpang KRL juga mencapai 336 juta penumpang selama tahun 2019 (BPS, 2020). Jika dibagi per hari, angkanya nyaris satu juta penumpang.

 

Tingginya angka penumpang cenderung berbanding lurus dengan tindak kekerasan. Temuan KRPA menyebut sebanyak 35,8% responden mengalami kekerasan seksual dalam bus dan 18,1% responden mengalaminya dalam KRL. Persentase tersebut menepatkan bus dan KRL sebagai tiga teratas moda transportasi dengan kekerasan seksual. Selain itu, tempat kerja juga menjadi ruang publik lain yang masih dihantui praktik kekerasan. Komnas Perempuan mencatat, dari 2.698 kasus kekerasan yang dilaporkan, 119 diantaranya terjadi di tempat kerja (Komnas Perempuan, 2021). Fakta demikian menjadi indikasi belum optimalnya jaminan rasa aman di tempat kerja.

 

Tantangan lainnya, bentuk kekerasan berkelompok seperti tawuran masih marak terjadi di ruang publik seperti jalan raya. Hampir setiap tahun tawuran mengancam akses berbagai pihak pada ruang publik. Bahkan di tengah kebijakan pembatasan mobilitas karena Covid-19, tawuran masih terjadi. Dalam catatan Bakesbangpol, terdapat 28 kejadian tawuran sepanjang tahun 2020 dan merenggut 13 korban jiwa.

 

Berbagai praktik kekerasan tersebut tentu berdampak terhadap akses masyarakat pada ruang publik. Dalam surveynya, KRPA menyebut responden yang menjadi korban kekerasan cenderung meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas (seperti tidak keluar malam atau jalan sendiri), mengubah rutinitas, mengubah moda transportasi hingga terjadi perubahan perilaku. Dampak ini tentu akan membatasi individu dalam jangka waktu tertentu, bahkan dalam jangka panjang.

 

Upaya membebaskan ruang-ruang publik dari kekerasan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City. Pengawasan dengan kamera closed-circuit television (CCTV) di ribuan titik memungkinkan untuk melakukan pemantauan secara real time. Hal ini tentu mendukung pemerintah dan aparat keamanan untuk mengambil keputusan dan tindakan secara cepat. Untuk semakin mengoptimalkan pengawasan, titik pemasangan CCTV ke depan sebaiknya diprioritaskan ruang-ruang publik yang selama ini jadi tempat terjadinya berbagai tindak kekerasan. Data terkait titik lokasi rawan tawuran di Bakesbangpol, data titik kriminalitas dari Kepolisian hingga data lain yang dimiliki Satpol PP dapat digunakan sebagai pertimbangan Diskominfotik dalam menetapkan titik pemasangan CCTV.

 

Di sektor transportasi publik, Transjakarta telah melengkapi setiap bus dengan CCTV dan panduan pengaduan saat terjadi kekerasan seksual di dalam bus, yakni melalui nomor kontak terintegrasi Jakarta Siaga 112. Upaya ini diikuti dengan kampanye populer pencegahan kekerasan seksual di halte-halte secara kolaboratif dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Kalyanamitra.

 

Inovasi lain yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ialah aplikasi Jakarta Aman. Beberapa fitur utama, seperti tombol darurat yang terintegrasi Jakarta Siaga 112, hingga Komunitas Aman dapat digunakan oleh warga dalam keadaan darurat. Selain itu, melalui Komunitas Aman, warga dapat berkoordinasi terkait kemanan lingkungan dengan warga lain. Dalam konteks ini, platform Jakarta Muda yang dikelola Dispora juga berpeluang untuk diintegrasikan sebagai forum anak muda untuk terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Namun penulis melihat platform tersebut belum dikelola secara serius.

 

Dalam konteks tempat kerja bebas kekerasan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, seperti pengarusutamaan gender, mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan hingga perumusan regulasi. Terkini, Gubernur menerbitkan Surat Edaran Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dalam edaran tersebut, dipertegas bentuk dan jenis pelecehan seksual di lingkungan kerja, sekaligus mendorong pimpinan perangkat daerah untuk lebih berkomitmen menjaga lingkungan kerja bebas kekerasan seksual.

 

Di samping beragam upaya tersebut, penguatan tata kelola penanganan kekerasan juga penting dilakukan. Mulai dari kesiapan aparatur, kejelasan dan transparansi proses hingga pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan menjadi beberapa langkah penting.

 

Kesiapan aparatur, terutama yang mengelola atau berhubungan langsung dengan ruang publik sebaiknya terus ditingkatkan kapasitas dan kesadarannya melalu berbagai cara. Hal ini untuk meminimalkan aparat melakukan victim blaming (menyalahkan korban pelecehan seksual), menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus (contohnya aparat melakukan kekerasan fisik pada pelaku tawuran yang tertangkap), hingga mencegah aparat menjadi pelaku kekerasan pada korban.

 

Selanjutnya, proses penanganan laporan/kasus penting untuk semakin diperkuat. Kejelasan prosedur melapor, tindak lanjut laporan, jaminan kerahasiaan identitas, hingga perlindungan korban dan saksi, sebaiknya terus diperkuat. Pemerintah sebaiknya berkolaborasi dengan Kepolisian untuk memastikan informasi tentang prosedur aduan kekerasan menjadi sederhana, mudah dipahami dan yang terpenting, tak berbelit-belit. Lebih lanjut, Jakarta Siaga 112 berpotensi menjadi pusat pelaporan kekerasan yang terintegrasi. Selain menerima aduan, juga diupayakan dapat melakukan monitoring atas tindak lanjut laporan dan menginformasikannya pada pihak terkait, termasuk korban.  Tentu ini membutuhkan sinergi berbagai perangkat daerah hingga Polda Metro Jaya.

 

Terakhir, dalam forum-forum perencanaan pembangunan sebaiknya diberikan sesi khusus bagi kelompok rentan untuk memberikan usulan, berdiskusi dan menyepakati rencana pembangunan ruang-ruang publik. Namun sebaiknya dipastikan organisasi yang diundang representatif dan pemerintah berkomitmen kuat untuk menerjemahkan usulan dan kesepakatan menjadi rencana/program kerja hingga ke tingkat perangkat daerah.

 

Melalui penguatan tata kelola ruang publik di ibu kota, rasa aman bagi seluruh kelompok masyarakat diharapkan semakin nyata. Dengan itu pula, satu mata rantai kekerasan telah kita putus bersama-sama.

 

Share this Post: